CONTOH DEMOKRASI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Contoh Demokrasi dan Pelaksanaanya di Indonesia

 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas dasar negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. atau dengan kata lain, Demokrasi dapat dikatakan sebagai kekuasaan atau pemerintah rakyat, yaitu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakya, dan untuk rakyat.

Macam-macam Demokrasi :

1. Demokrasi sederhana (terdapat di desa)

2. Demokrasi Barat (Kontinen dan Amerika, terdapat di barat)

3. Demokrasi Kapitalis

4. Demokrasi Timur

5. Demokrasi Tengah ( Dianut saat Jerman pada masa Hitler)

6. Demokrasi Parlementer

7. Demokrasi sistem Pemisahan

8. Demokrasi Sistem referendum

Model Demokrasi :

1. Model Demokrasi berwawasan radikal (radical democracy) adalah demokrasi yang di tandai dengan kuatnya pandangan bahwa hak-hak setiap warga negara dilindungi dengan prinsip persamaan di depan hukum.

2. Model Demokrasi berwawsan Liberal Merupakan demokrasi yang lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

3. Model Demokrasi Klasik Athena.

4. Model Demokrasi Republikanisme Protektif dan republika-nisme perkembangan.

5. Model Demokrasi Protektif dan Demokrasi Fundamental.

6. Model Demokrasi Langsung, yang menempatkan tiap individu memilih dan merealisasikan keinginan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

7. Model Demokrasi Kompetisi Elit, yang berisi metode pemilihan elite politik yang mampu mengambil keputusan yang diperlukan.

8. Model Pluralisme, yaitu mementingkan kebebasan politik bagi minoritas.

9. Model Demokrasi Legal, yang mementingkan prinsip mayoritas yang mampu berfungsi dengan pantas dan bijak.

10. Model Demokrasi Partisipatif .

11. Model emokrasi Deliberatif.

12. Model Otonomi demokrasi dan demo-krasi kosmopoliyan, yaitu demokrasi yang mementingkan kesetaraan dalam sebuah komunitas nasib yang saling melengkapi.

13. Model Demokrasi Terpimpin

14. Model Demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi:

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 1950 )

Tahun 1945 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

* Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

* Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

* Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.

2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

a. Masa demokrasi Liberal 1950 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

* Dominannya partai politik

* Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

* Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

 

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

* Bubarkan konstituante

* Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950

* Pembentukan MPRS dan DPAS

b. Masa demokrasi Terpimpin 1959 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

1. Dominasi Presiden

2. Terbatasnya peran partai politik

3. Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR

3. Jaminan HAM lemah

4. Terjadi sentralisasi kekuasaan

5. Terbatasnya peranan pers

6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

2. Rekrutmen politik yang tertutup

3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

4. Pengakuan HAM yang terbatas

5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Sebab jatuhnya Orde Baru:

1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

2. Terjadinya krisis politik

3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba

4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden

5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi

2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum

3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN

4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004

d. Periode Berlakunya Demokrasi dalam Era Reformasi (1998-Sekarang)

Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan (pressure group) dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, LSM, politisi, maupun masyarakat.

Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Keberhasilan dan kegagalan suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor, yaitu:

1) komposisi elite polit

2) desain institusi politik

3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite

dan non elite politik

4) peran masyarakat madani.

Keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1) reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkutperumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.

2) reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment),yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik;

3) pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yanglebih demokratis.

Sedangkan dinamika demokrasi pada masa reformasi dapat dilihat berdasarkan aktifitas kenegaraan sebagai berikut.

1) Dikeluarkanya Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tabun 2002 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah

berusia 21 tahun dengan akta notaris”.

2) Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.

3) Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

4) Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif, sehingga terjadi check and balance.

5) Lembaga tertinngi negara MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan (progress report).

6) Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat ijin penerbitannya.

7) Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan.

 

 

 

Referensi :

[1] Pelaksanaan demokrasi di indonesia. http://www.edupkn.smansarbg.com/ pelakdemo.html

 

[2] Mengawal demokrasi.  http://www.goodgovernance-bappenas.go.id… wacana/kliping_wawasan/klip_wsn_2006/wawasan_179.htm

.pdf

 

[3] Pelaksanaan demokrasi di indonesia dalam berbagai kurun waktu. http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s